Press Release
Asperindo Tolak Penetapan RA PT. ANGKASA PURA 1 Makassar
(Indikasi Korupsi 20 Milyar per Tahun akan dilapor KPK)
Asperindo lewat suratnya bernomor 022/DPW-ASPER/SUL-SEL/VI/2015 secara
tegas menolak Pembahasan dan Penetapan Tarif RA Kepada General
Manager PT. ANGKASA PURA 1 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin,
Maros.
“Memperhatikan Surat Undangan Angkasa Pura 1 Nomor
AP.1.1751/HM.05/2014/GM.UPG tertanggal 17 Juni 2015 yang kami terima
hari ini Selasa 23 Juni 2015 jam 16.00 perihal acara Pembahasan &
Penetapan Tarif Regulated Agent dan Buka Puasa bersama, bersama ini
kami menyampaikan penolakan untuk menghadiri karena terindikasi
pemaksaan dan penekanan yang tidak berdasar aturan” ungkap Sugondo,
S.Sos., Ketua Asperindo DPW Makassar, Rabu, 24 Juni 2015.
Belum adanya hasil dan jawaban dari pertemuan dengan tim dari Angkasa
Pura I dan APLOG Jakarta (Bapak Taslim AP-1 Jakarta, Bapak Agus
Budiharto AP-1 Makassar, Bapak Satrio Direktur Operasional APLOG
Jakarta dan Bapak Purwanto APLOG Jakarta) pada hari Rabu tanggal 27
Mei 2015 atas pertanyaan kami. Tutur Sugondo, “pertanyaan kami itu,
Apa bedanya system keamanan kargo di Outgoing yang selama ini sudah
berjalan di bandingkan dengan system keamanan RA, dan kenapa di Gudang
Outgoing masih akan ditarik biaya Rp. 500/kg sedangkan jasa timbangan
dan x-ray sudah tidak ada. Karena sesuai sosialisasi dari Kementerian
Perhubungan Jakarta yaitu Bapak Dwi di Kantor OTBAN bahwa setelah
kiriman melalui RA sudah tidak ada biaya lain lagi.”
Asperindo menganggap penarikan biaya Rp. 500/Kg merupakan korupsi
karena dasar hukum yang digunakan mengada-ngada, dan bila diteruskan
untuk dipaksakan berlaku maka Asperindo akan melaporkan kebijakan
pemberlakuan RA yang terindikasi korupsi ini ke Komisi Pemberantasan
Korupsi yang diperkirakan Rp. 20 Milyar / tahun.
Makassar, 24 Juni 2015
DPW ASPERINDO SULSEL, SUGONDO (0811440851)
tolong d sebar ke rekan2 Media
No comments:
Post a Comment