Preferensi.net - Makassar, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar (LKBHM) Tolak Jokowi Canangkan Gerakan Peningkatan Ekspor 3X Lipat dan Sulawesi Selatan ber SNI. Penolakan ini berdasarkan atas tindakan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Prasetyo, mengeluarkan Surat Perihal Peringatan Keamanan Angkutan Udara, tertanggal 25 Juli 2015, bernomor AB.201/24/P/DRJU.SIP.2015 yang berisi larangan kepada anggota Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia) Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan untuk mengirim barang kargo bandara baik dalam negeri maupun luar negeri akibat penolakan pemberlakuan Regulated Agent (RA).
"Sangat tidak masuk akal, disatu sisi Presiden Jokowi mencanangkan gerkan peningkatan ekspor 3x lipat sementara disisi lain, bawahan Presiden Jokowi yakni Menteri Perhubungan memalui Dirjenhub Udara yang mengeluarkan larangan pengiriman domestic maupun pengiriman ekspor dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ke seluruh daerah Indonesia dan manca Negara," ujar Achmad Ilham, SH, Senin, 3 Agustus 2015.
Tambah Achmad Ilham, "seharusnya Jokowi mencabut Surat Dirjenhub Udaran tersebut, kalau perlu memecat Dirjenhub Udara atas kecerobohannya mengeluarkan surat yang justru menghambat peningkatan ekspor 3x lipat."
Ekspor Sulawesi Selatan bakal mengalami penurunan drastis sampai mendekati 0% jika segera mencabut larangan ekspor dan domestic tersebut, bila ini berlanjut terus diyakini bahan pangan yang siap berangkat akan membusuk sebelum sampai tujuan.
Dasar Dirjenhub Udara mengeluarkan surat tersebut justru akan menjadi serangan balik betapa bobroknya pelayanan di terminal kargo bandara internasional sultan hasanuddin dalam pemberlakuan pengiriman barang melalui terminal kargo dan akan membuka aroma korupsi yang terjadi dalam pengelolaan pengiriman dan penerimaan barang di Makassar dan Sulawesi Selatan.
Achmad Ilham, SH
085242752603 / 082393852587
No comments:
Post a Comment