LKBHM Tolak Jokowi Canangkan Gerakan Peningkatan Ekspor 3X Lipat dan Sulawesi Selatan ber SNI

Preferensi.net - Makassar, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar (LKBHM) Tolak Jokowi Canangkan Gerakan Peningkatan Ekspor 3X Lipat dan Sulawesi Selatan ber SNI. Penolakan ini berdasarkan atas tindakan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Prasetyo, mengeluarkan Surat Perihal Peringatan  Keamanan Angkutan Udara, tertanggal 25 Juli 2015, bernomor AB.201/24/P/DRJU.SIP.2015 yang berisi larangan kepada anggota Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia) Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan untuk mengirim barang kargo bandara baik dalam negeri maupun luar negeri akibat penolakan pemberlakuan Regulated Agent (RA).

"Sangat tidak masuk akal, disatu sisi Presiden Jokowi mencanangkan gerkan peningkatan ekspor 3x lipat sementara disisi lain, bawahan Presiden Jokowi yakni Menteri Perhubungan memalui Dirjenhub Udara yang mengeluarkan larangan pengiriman domestic maupun pengiriman ekspor dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ke seluruh daerah Indonesia dan manca Negara," ujar Achmad Ilham, SH, Senin, 3 Agustus 2015.

Tambah Achmad Ilham, "seharusnya Jokowi mencabut Surat Dirjenhub Udaran tersebut, kalau perlu memecat Dirjenhub Udara atas kecerobohannya mengeluarkan surat yang justru menghambat peningkatan ekspor 3x lipat."

Ekspor Sulawesi Selatan bakal mengalami penurunan drastis sampai mendekati 0% jika segera mencabut larangan ekspor dan domestic tersebut, bila ini berlanjut terus diyakini bahan pangan yang siap berangkat akan membusuk sebelum sampai tujuan.

Dasar Dirjenhub Udara mengeluarkan surat tersebut justru akan menjadi serangan balik betapa bobroknya pelayanan di terminal kargo bandara internasional sultan hasanuddin dalam pemberlakuan pengiriman barang melalui terminal kargo dan akan membuka aroma korupsi yang terjadi dalam pengelolaan pengiriman dan penerimaan barang di Makassar dan Sulawesi Selatan.

 

Achmad Ilham, SH

085242752603 /  082393852587

 

LKBHM Desak Asperindo Boikot Kedatangan Jokowi dan Pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah di Makassar dengan Mogok Pengiriman Barang Kargo Bandara Hasanuddin

Preferensi.net - Makassar, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar (LKBHM) desak Asosiasi Pengusaha Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) boikot kedatangan Jokowi di Makassar berkaitan Muktamar  Muhammadiyah dengan mogok pengiriman barang kargo di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Desakan ini berkaitan tindakan otoriter Dirjenhubud menerbitkan Surat Perihal Peringatan Keamanan Angkutan Kargo, bernomor AB.201/24/D/DRTJU/SIKP.2015, tertanggal Jakarta 25 Juli 2015 yang ditujukan ke Dirjen Pos dan Telekomunikasi Kemenkominfo, Otoritas Bandara Sultan Hasanuddin, Direktur Utama Angkasa Pura Pusat,  PT Angkasa Pura I Makassar, dan General Manager Angkasa Pura Logistik Makassar, yang isinya melarang seluruh barang anggota Asperindo untuk dilayani telah membuat perekonomian Indonesia kacau balau dan mengganggu penerbangan seluruh Indonesia yang terhubung ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

"Surat itu akan membuat seluruh penerbangan di Indonesia akan kacau balau, karena maskapai menerima pengiriman barang melalui pesawat mereka dimana setiap pesawat dari Indonesia timur ke Indonesia barat pasti melalui Bandata Sultan Hasanuddin. Seluruh barang kargo akan terhenti bahkan mengakibatkan perekonomian negara ini amburadul," ungkap Achmad Ilham, anggota LKBHM, Sabtu 1 Agustus 2015.

Bahkan termasuk pengiriman barang panitia Muktamar Muhammadiyah dan ekspor dari Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur yang melalui Bandara Sultan Hasanuddin akan terhenti, karena seluruh perusahaan kargo di Makassar adalah anggota Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia).

LKBHM meminta agar Asperindo DPW Sulsel mendesak Presiden Jokowi memecat Menteri Perhubungan, Direktur Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Angkasa Pura Pusat, General Manager PT Angkasa Pura I Makassar, General Manager PT Angkasa Pura Logistik, dan Kepala Otoritas Bandara Sultan Hasanuddin. Dan Jokowi memerintahkan Kepada Bareskrim Polri agar mengusut korupsi yang terjadi berkaitan bongkar muat barang kargo udara melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

LKBH Makassar Kutuk Dirjen Perhubungan Udara Jakarta Atas Penerbitan Surat Pelarangan Pengiriman Barang Kargo Melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Ke Seluruh Indonesia

Preferensi.net - Makassar, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar (LKBHM) mengutuk tindakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Jakarta Atas Penerbitan Surat Pelarangan Pengiriman Barang Kargo Melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Ke Seluruh Indonesia.

"Surat itu akan membuat seluruh penerbangan di Indonesia akan kacau balau, karena maskapai menerima pengiriman barang melalui pesawat mereka dimana setiap pesawat dari Indonesia timur ke Indonesia barat pasti melalui Bandata Sultan Hasanuddin. Seluruh barang kargo akan terhenti bahkan mengakibatkan perekonomian negara ini amburadul," ungkap Achmad Ilham, anggota LKBHM, Sabtu 1 Agustus 2015.

Bahkan pengiriman barang ekspor dari Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur yang melalui Bandara Sultan Hasanuddin akan terhenti, karena seluruh perusahaan kargo di Makassar adalah anggota Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia).

Tindakan otoriter Dirjenhubud menerbitkan Surat Perihal Peringatan Keamanan Angkutan Kargo, bernomor AB.201/24/D/DRTJU/SIKP.2015, tertanggal Jakarta 25 Juli 2015 yang ditujukan ke Dirjen Pos dan Telekomunikasi Kemenkominfo, Otoritas Bandara Sultan Hasanuddin, Direktur Utama Angkasa Pura Pusat,  PT Angkasa Pura I Makassar, dan General Manager Angkasa Pura Logistik Makassar, yang isinya melarang seluruh barang anggota Asperindo untuk dilayani telah membuat perekonomian Indonesia kacau balau dan mengganggu penerbangan seluruh Indonesia yang terhubung ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

LKBHM meminta agar Presiden Jokowi memecat Menteri Perhubungan, Direktur Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Angkasa Pura Pusat, General Manager PT Angkasa Pura I Makassar, General Manager PT Angkasa Pura Logistik, dan Kepala Otoritas Bandara Sultan Hasanuddin. Dan Jokowi memerintahkan Kepada Bareskrim Polri agar mengusut korupsi yang terjadi berkaitan bongkar muat barang kargo udara melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

ORMAS PARSINDO MINTA JOKOWI BERHENTI BEBANI HUTANG NEGARA

ORMAS PARSINDO MINTA JOKOWI BERHENTI BEBANI HUTANG NEGARA

Jakarta --- Ormas kebangsaan rumah pergerakan rakyat PARSINDO (Perisai Swara Rakyat Indonesia) meminta Presiden Jokowi berhenti bebani negara dengan hutang yang kian menumpuk. Stop cara mengelola negara dengan mencari hutang yang dapat membahayakan bagi kelangsungan berbangsa serta membebani rakyat dengan hutang.

"Cara mengelola negara dengan berhutang sama saja menjerumuskan bangsa kedalam kubangan yang dapat menenggelamkan negara. Jika terus menerus dilakukan bangsa ini bisa bangkrut.

"Ormas Parsindo menolak keras dan meminta Jokowi segera hentikan cara mengelola negara dengan berhutang. Negara jangan sampai dijual dengan alasan investasi. Penguasaan investasi pada single country dapat membahayakan bangsa, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa," tegas pria yang juga Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).

Dikatakan Kabinet Jokowi sudah seperti drakula yang maniak menghisap investasi, seolah tidak melihat bahwa ketergantungan terhadap investasi asing yang tidak dibatasi akan menjadi masalah besar bagi bangsa dikemudian hari. Sebaiknya Jokowi tidak hanya memberi peluang investasi kepada China saja, tapi juga banyak negara untuk menghindari penguasaan secara tunggal.

Saat ini Jokowi selama delapan bulan pimpin Indonesia sudah membubuhkan utang hampir Rp. 850 Trilyun yang terdiri dari Pinjaman Cina Rp. 650 Trilyun, Bank Dunia Rp. 143 Trilyun dan Islamic Development Bank (IDB ) sebesar Rp. 66 Trilyun. Ini diluar SBN yang konon mencapai Rp. 452,8 trilyun.

"Jika benar Pemerintah perlu jelaskan ke rakyat, karena Persoalan Hutang ini sangat fantastik sebab saat HM. Soeharto selama 30 tahun (1967-1997) pimpin Orde Baru saja hanya membubuhkan hutang Rp. 91 trilyun dengan pembangunan yang dirasakan rakyat," tegas Jusuf Rizal yang mengusung Tommy Soeharto Capres 2019.