Selamat sore
Terkait dgn tulisan atas nama Dahlan Iskan berjudul "serba sulit Freeport serba berat" yg isinya ketidak setujuan Dahlan terhadap upaya Indonesia untuk mendapatkan saham Freeport, maka saya akan komentari sebagai berikut :
Pertama, Bukan Freeport yg menawarkan saham tapi PP 77 tahun 2014 yg mewajibkan divestasi saham itu.
Kedua, Saham yg seharusnya di dapat total bukan 30% tapi 51% tetapi tgl 14 oktober 2014, SBY merubah PP 24 yg mewajibkan 51% dirubah dg PP 77 menjadi 30%. Perubahan itu tentunya juga permintaan Freeport dgn alasan bahwa penambangan nya saat ini sudah di bawah tanah (underground mining).
Ketiga, dalam PP 24 juga 77 di atur juga bahwa komposisi saham Indonesia tdk bisa di delusi untuk alasan apapun. Jadi jika Indonesia memiliki 20% saham maka situasi apapun yg terjadi dgn Freeport tdk akan mengurangi jumlah kepemilikan saham yg di miliki Indonesia.
Ke empat, lucu juga mantan menteri kok bicara ketakutan pada kemarahan Amerika dibandingkan takut pada kemiskinan dan kemarahan Rakyat nya sendiri.
Ke lima, Deviden yg diterima Indonesia pada tahun 2011 senilai 1,7 Trilyun. Dengan asumsi pasca selesainya pembangunan underground mining bisa dilakukan peningkatan Produksi maka potensi deviden jika Indonesia menguasai 20% saham minimal berkisar di 3 Trilyun.
Ke enam, jika menunggu hingga 2021 tanpa penambahan Saham maka Indonesia bisa berpotensi kehilangan Deviden sekitar 15 Trilyun selama 5 tahun ke depan.
Ke tujuh, penambahan saham secara bertahap hingga 51% (dgn catatan PP 77 di revisi) memberi peluang Indonesia untuk memiliki Freeport dalam arti sesungguhnya sehingga di kemudian hari bisa menentukan semua proses penambangan Freeport dari a sampai z dari awal desain tambang, proses produksi, penjualan hasil produksi hingga limbah2 nya sekaligus.
Adian Napitupulu, SH
Anggota DPR RI Kom VII F PDI Perjuangan.
